Jakarta, 5 Mei – Selama Rapat Umum Tahunan Bank Pembangunan Asia di Selatan yang berlangsung minggu ini di Korea Selatan, Koalisi Indonesia untuk Pemantauan Pembangunan Infrastruktur (KPPII) ingin menegaskan kembali seruannya kepada ADB untuk memastikan bahwa perlunya melakukan konsultasi publik yang berarti dengan organisasi masyarakat sipil yang bekerja untuk memastikan perlindungan lingkungan dan sosial. KPPII kecewa dengan niat ADB yang menahan risalah rapat konsultasi meskipun organisasi masyarakat sipil menginginkan transparansi, dan meminta bank untuk mempertimbangkan perspektif organisasi masyarakat sipil.
Kami mengakui bahwa ADB melakukan konsultasi publik dalam negeri secara tatap muka mengenai Tinjauan Kebijakan Upaya Perlindungan – Safeguard Policy Review ( SPR ) di Jakarta, Indonesia, yang merupakan peningkatan dari konsultasi sebelumnya yang diadakan secara daring dan yang rekamannya dipublikasikan di YouTube tanpa persetujuan para peserta , meskipun ada risiko pembalasan. Selain itu juga meminta tidak adanya keterlibatan langsung unsur pemerintah Indonesia selama proses konsultasi.
Namun, rapat konsultasi publik di Jakarta belum bisa dikatakan berarti. Organisasi masyarakat sipil mengajukan usulan terkait agenda yang tidak dipertimbangkan oleh tim safeguard ADB. Saran penting KPPI untuk memprioritaskan pembahasan Country Safeguard System (CSS) tidak diakomodir dalam pertemuan tatap muka, dan ADB hanya memberikan kesempatan kepada NGO untuk membahas CSS pada pertemuan online dengan waktu yang tidak mencukupi untuk memberikan masukan, tanya klarifikasi pertanyaan, atau mengangkat masalah utama dengan bank.
Proses konsultasi SPR di Jakarta memiliki segudang masalah lain. Kualitas penerjemah buruk – mereka tidak memahami konteks atau istilah teknis yang menyulitkan peserta Indonesia untuk memahami penjelasan tim ADB. Moderator yang seharusnya netral lebih memilih tim ADB. Selain itu, staf ADB Indonesia Resident Mission bersikap tidak terpuji, tertawa di hadapan perwakilan masyarakat sipil yang mengangkat masalah serius untuk diperhatikan. Hal ini menunjukkan kurangnya empati dan respek terhadap peserta CSO yang hadir dalam pertemuan tersebut dan masyarakat di seluruh Indonesia yang bekerja sama dengan mereka untuk memastikan bahwa mereka tidak dirugikan oleh proyek pembangunan.
ADB juga tidak mengungkapkan informasi penting yang berkaitan dengan konsultasi tersebut. Salah satu tuntutan kami sebelum konsultasi publik SPR di Jakarta adalah pengungkapan risalah proses konsultasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tanggapan dan komentar peserta didokumentasikan dengan benar dan lengkap, tanpa manipulasi atau kesalahan.
Meski telah mengajukan permintaan risalah konsultasi SPR lebih dari empat kali, rekan-rekan dari KPPII sengaja tidak disertakan dalam email tindak lanjut pengungkapan risalah kepada peserta rapat konsultasi. Butuh waktu berbulan-bulan sebelum anggota KPPII menerima naskah awal risalah tersebut. Pengalaman ini membuat kami berkesimpulan bahwa ADB gagal melaksanakan keterbukaan informasi yang memadai.
Setelah meninjau naskah awal risalah, KPPII menemukan bahwa ada intervensi kunci dan fakta yang dibagikan oleh peserta masyarakat sipil yang tidak didokumentasikan dengan benar. Ada kesalahan yang pantas diperbaiki. Selain itu, tidak ada catatan rinci tentang komentar masyarakat sipil dari konsultasi online yang berfokus pada penerapan CSS pada 6 Februari 2023.
Oleh karena itu, kami memandang ADB gagal dalam praktik sosial dan perlindungan selama proses Tinjauan Kebijakan Upaya Perlindungan – Safeguard Policy Review ( SPR ) . Secara khusus, mereka menghadapi tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip konsultasi publik dan keterbukaan informasi secara memadai.
Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur Indonesia adalah koalisi organisasi masyarakat sipil yang bekerja bersama masyarakat untuk mendorong dan memastikan proses pembangunan di Indonesia mewujudkan keadilan ekologis, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
