Jakarta, 10 Maret 2023. Sejumlah organisasi masyarakat sipil mengecam upaya pembubaran paksa oleh orang tak dikenal dalam acara diskusi publik bertajuk “Masa Depan Orangutan Tapanuli dan Ekosistem Batang Toru” yang selenggarakan Satya Bumi bersama SIEJ serta delapan organisasi lain di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis, 9 Maret 2023.
Tindakan tersebut telah mencederai dan mengancam kebebasan berdemokrasi yang sejatinya dilindungi oleh negara. Kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara dijamin oleh konstitusi.
Diskusi yang digelar Satya Bumi bermaksud menghadirkan ruang diskusi yang berimbang untuk membahas dan mencari solusi bersama untuk perlindungan orangutan Tapanuli dan habitatnya. Satya Bumi sudah berupaya mengundang pihak pemerintah seperti KLHK dan Kementerian ESDM, namun perwakilan dari dua institusi tidak dapat hadir. Namun, pada saat diskusi hadir perwakilan PT PLN (Persero), Executive Vice President Konstruksi Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi Weddy Bernadi Sudirman dan anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan. Keduanya menyatakan terbuka mendengar berbagai masukan dan hasil temuan media. Sikap kedua perwakilan lembaga ini patut diapresiasi. Bila ada pihak yang berbeda pandangan dengan suatu diskusi apalagi isu yang diangkat, mestinya menggunakan pendekatan dialogis bukan cara-cara intimidatif.
Diskusi Masa Depan Orangutan Tapanuli dan Ekosistem Batang Toru merupakan tindak lanjut dari liputan kolaborasi yang diinisiasi oleh Society of Indonesian Environmental Journalist (SIEJ). Liputan ini menunjukkan dampak langsung dari proyek PLTA yang pada tahun 2019 pendanaannya dibatalkan oleh Bank of China karena sarat masalah, diantaranya ancaman nyata bagi habitat orangutan tapanuli (Pongo tapanuliensis) yang diketahui hanya tersisa 800 individu dan berstatus kritis berdasarkan IUCN Red List. Namun demikian, ternyata masih ada lembaga yang masuk berinvestasi dalam pembangunan proyek PLTA Batang Toru.
Hasil temuan terbaru dari liputan kolaborasi itu diantaranya hasil audit menunjukkan ketidakberesan proyek dan harga listrik yang harus ditebus PLN. Muncul sejumlah nama yang menjadi ultimate beneficial owner dari keberadaan PLTA Batang Toru, sehingga menjadi terang kenapa PLTA Batang Toru (dengan dalih menghadirkan energi bersih) yang sejak awal menuai banyak penolakan, kemudian tetap dilanjutkan.
Selain tindakan intimidatif terhadap diskusi, ternyata penyebaran informasi yang memelintir pernyataan Onrizal, salah satu akademisi Universitas Sumatera Utara yang menjadi salah satu pembicara dalam diskusi, juga sangat masif, salah satu satunya adalah narasi Onrizal yang seolah-olah mendukung proyek PLTA Batang Toru. Onrizal selaku Associate Professor Ekologi dan Konservasi Hutan Tropis USU memang pernah terlibat sebagai ahli dalam penyusunan Amdal PLTA Batang Toru pada 2013. Namun beberapa masukannya mengenai penanganan kerentanan orangutan tapanuli tidak dimasukkan dalam Amdal perubahan. Ia mengaku kecewa dengan sikap pemerintah dalam proyek pembangunan PLTA, karena kondisi orangutan tapanuli kian terancam. Disinformasi yang diduga dilakukan secara terstruktur dan masif tersebut disebarluaskan melalui grup WhatsApp Wartawan Energi.
Atas dasar tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil Lingkungan Hidup bersama Organisasi Jurnalis Lingkungan SIEJ menyatakan sikap:
- Mengecam tindakan intimidasi yang berupaya membubarkan diskusi.
- Menyesalkan beredarnya disinformasi dengan mengutip keterangan narasumber secara tidak valid yang diduga dilakukan secara terstruktur dan masif.
- Mendorong ruang diskusi seluas-luasnya terkait kontroversi pembangunan PLTA Batang Toru termasuk menyempitnya ruang hidup orangutan tapanuli (Pongo tapanuliensis).
- Mendorong pihak yang keberatan atau dirugikan atas peliputan kolaborasi PLTA Batang Toru untuk menggunakan hak jawab/ memberikan mengklarifikasi langsung sesuai kaidah jurnalistik, bukan dengan cara-cara tidak terhormat, tidak bertanggung jawab, dan tidak beretika, menggunakan ‘tangan-tangan’ lain.
Hormat kami,
Jakarta, 10 Maret 2023.
Koalisi Masyarakat Sipil Lingkungan Hidup
- Satya Bumi
- SIEJ
- Eksekutif Nasional WALHI
- Auriga
- HUMA
- Trend Asia
- Green Justice Indonesia
- ELSAM
- Garda Animalia
- LBH Pers
- Yayasan LBH Indonesia (YLBHI)
- PUSAKA
- Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
- Public Interest Lawyer Network (PILNET)
- Aksi Ekologi & Emansipasi Rakyat (AEER)
- Kaoem Telapak
- Sawit Watch
- Lokataru Foundation
- WALHI Sumatera Utara
- WALHI Jawa Timur
- Yayasan Srikandi Lestari
- Kanopi Hijau Indonesia
- PENA Masyarakat
- Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI)
- TuK Indonesia
- Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP)
28. WALHI Jambi
